Hilangnya Wibawa Pemerintah , Salahkah Rakyat?

Hilangnya Wibawa Pemerintah , Salahkah Rakyat?

Pembakaran kantor Bupati Pohuwato, di Gorontalo oleh massa menunjukan hilangnya wibawa pemerintah. Masyarakat yang marah akibat aspirasinya tak tersalurkan melakukan hal yang anarkis. Ini adalah salah rakyat. Namun tak ada asap kalau tak ada api. Apakah gerangan sehingga massa begitu marah sampai nekat membakar kantor Bupati?

Pemerintah pusat dan daerah harusnya melakukan instropeksi. Penggunaan hukum positif mungkin tidak harus dilaksanakan serta merta. Ada unsur keadilan disana. Tengok saja kasus rempang. Warga rempang dengan bukti artefak makam dan pengakuan kesultanan melayu telah mendiami pulau tersebut sejak tahun 1800 an. Ini artinya mereka telah mendiami pulau itu sejak sebelum ada negara Indonesia. Kemudian orang pusat melakukan deal-deal investasi yang mengesempingkan hak-hak warga rempang yang jumlahnya mencapai lebih dari 15,000 orang. 15,000 orang harus direlokasi kalau bahasa kasarnya diusir dari tanah kelahiranya yang sudah mereka diami sejak ratusan tahun.

Kemudian para pejabat pemerintah mengatakan bahwa masyarakat rempang tidak punya sertifikat. Sertifikat adalah bukti hukum positif kepemilikan yang sah. Namun undang-undang juga melindungi tanah ulayat adat yang sudah didiami walaupun tidak ada sertifikat. Disinilah adanya ketidak adilan sehingga menimbulkan amarah pada masyarakat rempang. Siapa yang salah? Kalau menyalahkan pemerintah tentu mereka tak mau, kalau menyalahkan rakyat tentu mereka tak mau.

Lantas bagaimana seharusnya negara bersikap? Pejabat negara jangan hanya berpikir investasi. Pikirkan juga unsur keadilan dan kenyamanan warga. 15,000 ribu jiwa hidup dengan tenang walaupun ekonomi pas pasan mereka bisa makan dari hasil laut yang luas. Lantas mereka akan digusur yang katanya tempatnya lebih indah? Bagaimana dengan laut mereka? Seorang warga dalam wawancara mengatakan mereka akan jauh dari laut di tempat yang akan dijadilan lokasi relokasi. Kalau mau direlokasi, relokasi juga laut mereka itu baru adil.

Kemudian para pendukung pemerintah mendengungkan bahwa masyarakat rempang bodoh karena tak mau menerima ganti rugi. Orang yang tinggal di rempang adalah orang rempang sendiri bukan para buzer yang mengambil kesimpulan dari pikiran mereka.

Apakah kemarahan masyarakat rempang bisa diredam? Kita akan melihat batas waktu yang tentukan pemerintah untuk mengosongkan lokasi. Lokasi baru belum dibangun sementara warga rempang harus mengosongkan rumah mereka.